Strata Title 1

Peraturan Strata Title di Indonesia

Strata title di Indonesia dilandasi oleh berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum dari aturan strata title di Indonesia. Aturan ataupun dasar hukum itu diantaranya adalah :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011  Tentang Rumah Susun yang berlaku  mulai tanggal 10   November 2011

2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun diundangkan pada tanggal 26 April 1988

3. Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun ditetapkan tanggal 27 Maret 1989

4. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1989 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuat Buku Tanah Serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Ditetapkan tanggal 27 Maret 1989

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1992 Tentang Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun di tetapkan tanggal 17 Maret 1992

6. Peraturan Menteri PU No. 60/PRT/1992 Tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun ditetapkan tanggal 27 Mei 1992

7. Keputusan MENPERA No. 17/KPTS/1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di tetapkan tanggal 17 Nopember 1994

8. Keputusan MENPERA No. 06/KPTS/BKUPN/1995 Tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, AD/ART Penghuni Rumah Susun ditetapkan    tanggal 26 Juni 1995

Seluruh aturan di atas mendasari hukum dan aturan strata title di Indonesia, untuk struktur aturan diatas akan kita bahas pada artikel selanjutnya

 

2 Comments to "Peraturan Strata Title di Indonesia"

  1. sisca says:

    bisakah diinformasikan berapa fee untuk konsultasi pembentukan PPRS di gedung kantor strata title kami di Senopati? mengingat seharusnya hal ini dilakukan oleh Developer namun setelah 2tahun belum terbentuk, kami selaku pemilik unit bermaksud untuk membentuk formasi baru PPRS yang disetujui oleh seluruh pemilik unit. Mohon dibantu untuk dijawab dan terima kasih.

    • webadmin says:

      Pembentukan perhimpunan penghuni PPPSRS tidak bisa dibentuk oleh penghuni, yang bisa membentuk PPPSRS adalah developer itu yang bisa disahkan oleh gubernur, kalau ada inisiatif dari para pemilik tanpa melibatkan developer Gubernur sudah pasti akan menolak. Yang benar adalah push ke developer agar segera membentuk PPPSRS definitive dengan catatan sertifikat sarusun harus sudah terbit.
      kalau boleh tahu apakah nama gedungnya dan siapakah developernya.
      Untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung email ke info@stratatitle1.com, atau bisa di informasikan nomor yang bisa dihubungi ke email kami sehingga kita bisa assist dan kontak ibu apabila diperlukan.

      Terimakasih

      Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Jasa Konsultan Strata Title Indonesia Terpercaya